Karena, tahapan pemilu sedang berlangsung bahkan sedang pada tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif.
Sudah pasti informasi ini membuat kaget seluruh bacaleg yang sudah daftar.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan dan Link Streaming Thailand Masters 2023 Rabu 31 Mei 2023
Bagi penyelenggara Pemilu, penyelenggaraan yang sudah didesain tentu harus diubah secara signifikan ketika pemilu 2024 akan kembali dengan mencoblos lambang partai politik saja.
Ketiga, presedent buruk. Jika saja informasi ini benar, berarti ada sumberdaya manusia yang ada di lembaga MK yang tidak taat azas, bahkan berprikaku melawan hukum.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka ke depan akan menjadi presedent buruk, dengan akan maraknya kebocoran-kebocoran informasi yang menyangkut rahasia negara.
Baca Juga: Akibat Rambatan Percikan Api, Sebuah Rumah di Ciracas Jakarta Timur Terbakar
Dan kondisi ini amat sangat menggangu dinamika berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sangat wajar jika menkumham turun tangan meminya kepolisian untuk mengusut sampai tuntas fenomena ini.
Adapun dampak positif informasi yang disampaikan oleh denny indrayana diantaranya, Pertama, menimbulkan sikap prepentif.
Baca Juga: Bacok Pedagang Buah di Pasar Bogor, Preman Pasar Ini Akhirnya Diringkus Polisi
Entah kapan MK akan memutuskan gugatan terkait sistem pemilu ini, karena sudah lama sekali kasusnya berproses di MK.
Yang pasti kasus ini belum ada keputusan yang mengikat, artinya belum ada keputusan hukum tetap.
Namun ketika informasi ini muncul, maka masyarakat dan partai politik terhentak kaget, terutama bagi masyarakat, aktifis dan partai politik yang menolak kembali ke sistem tertutup.
Baca Juga: Cek Ramalan Zodiak Virgo Hari ini 31 Mei 2023, Kekuatan Perencanaan
Dengan infornasi ini masih ada waktu untuk melakukan langkah-langkah advokasi untuk memastikan bahwa MK tidak akan memutuskan sistem pemilu dengan kembali ke masa lalu.
Artikel Terkait
Tiga Janji Politik Bima Arya Tidak Tercapai, Yusfitriadi: Jangan Terjebak pada Sesuatu yang Simbolik
Putusan Pengadilan Negeri Jakpus Tunda Pemilu 2024, Yusfitriadi Tegaskan 6 Hal Ini
Menkominfo Johnny Gerald Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi dan Ditahan, Vinus Ungkap Ini
Plt Bupati Bogor Ngaku ke KPK Hanya Miliki Alat Transportasi Motor Senilai Rp10 Juta, Vinus Ungkap Ini
Waduh, Ada Dugaan Aliran Dana Narkoba Untuk Kontestasi Pemilu, Begini Penegasan Vinus
LHKPN Walikota Bogor Bima Arya Hanya Punya Alat Transportasi Sepeda, Vinus : Serasa Ada di Komik dan Sinetron
Tidak Ada Laporan Mobil di LHKPN Plt Bupati Bogor, Vinus : Seharusnya Ada di Laporan Kas dan Setara Kas