Demokrasi Kita

Baca Juga: Tidak Sembarangan, Tilang Manual Hanya Bisa Dilakukan Polisi Bersertifikat

Penulis menjadikan pengawasan partisipatif sebagai salah satu hal yang penting dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat terutama yang erat kaitannya dengan pelaksanaan proses demokrasi.

Kabupaten Bogor bertekad untuk menjadikan proses demokrasi sebagai bagian dalam pembelajaran bagi masyarakat secara terus menerus, konsisten dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.

Selain UU nomor 25 tahun 2004 terdapat peraturan perundang- undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah sudah tentu akan sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia yang memegang peran penting untuk kesinambungan seluruh pembangunan kita.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilihan yang demokratis.

Pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas, karena Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian melakukan pengawasan pemilu.

Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat menjadi subjek dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam negara demokrasi, semakin tinggi kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dalam memberikan hak suaranya, maka semakin legitimasi pemenang pemilu dan semakin absah untuk menduduki kekuasaan pemerintahan, hal mana tampak dari hasil pemilihan umum, pemenang yang sah adalah mereka yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari rakyat.

Mengingat partisipasi rakyat pada pemilihan umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu sesuai asasnya yang bersifat Luber dan Jurdil, sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kunci penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil diantaranya adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya.

Tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung jawab (accountability), dan kualitas layanan publik (public service quality), serta mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobidience).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas.

Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut.