Penghapusan PPDB Zonasi Batal, Pemerintah Malah Siapkan Sistem Ini

RBG.ID – Wacana penghapusan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi batal. Pemerintah pastikan skema zonasi masih akan digunakan di tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito. Dia menegaskan, zonasi bakal tetap diaplikasikan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari evaluasi dan masukan atas pelaksanaan PPDB zonasi di tahun ini.

”Jadi sampai saat ini pemerintah konsepnya tetap melakukan PPDB berbasis zonasi,” ujarnya.

Baca Juga: Kandidat Kuat jadi Pj Wali Kota Bogor Gantikan Bima Arya, Syarifah Sofiah Bilang Begini

Hanya saja, penerapannya bakal sedikit berbeda. Rencananya, PPDB zonasi bakal dibuat terpadu.

Maksudnya, nantinya PPDB di sekolah negeri dan swasta menjadi satu pengelolaan zonasi.

Menurutnya, DKI Jakarta sudah jadi best practice dari penerapan PPDB zonasi terpadu ini. ”Sehingga ketika sekolah negeri sudah penuh ini maka sekolah swasta di dekatnya itu sebagai pelimpahan,” ungkapnya.

Baca Juga: Hendak Terlihat Lebih Kurus, Ammar Zoni Rela Masuk ke Lubang yang Sama Gunakan Narkotika

Adanya anggaran untuk pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA membuatnya optimis sistem PPDB ini bisa berjalan nantinya.

Sehingga, mereka yang tidak diterima di PPDB sekolah negeri dan dialihkan ke swasta bisa tetap mendapat pembiayaan dari pemerintah.

Lalu, apakah semua sekolah swasta, termasuk swasta mahal bakal terlibat dalam PPDB ini? Warsito mengaku, hal ini sempat menjadi bahan diskusi di internal pemerintah.

Baca Juga: Jabatan Wali Kota Bekasi Akan Berakhir dalam 15 Hari, Pemberhentian Tri Adhianto Sudah Dibahas oleh DPRD

Ada wacana nantinya, pemerintah akan melobi sekolah-sekolah swasta tersebut untuk bisa dititipin dan bisa memberikan keringanan terkait SPP siswa sesuai dengan kemampuan pemerintah. ”Tentu ini masih proses (diskusi, red), debatable dan terbuka untuk diberikan saran,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) akan didorong untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di wilayahnya. Termasuk, pembenahan kualitas dari sekolah swasta.