Anggaran Kemendikti Dipotong, KIP Kuliah Hingga Beasiswa Dosen Bakal Dipangkas, Ini Datanya

RBG.id – Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, termasuk di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

Kebijakan ini diduga berdampak pada pemangkasan dana beasiswa bagi mahasiswa dan dosen.

Kemendikti Saintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu sebesar Rp56,6 triliun pada 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS yang semula dialokasikan Rp2,7 triliun mengalami pemotongan sebesar Rp676 miliar.

Baca Juga: Digitalisasi Pembangkit PLN Tingkatkan Efisiensi Operasi dan Layanan Ketenagalistrikan

Ia mengusulkan agar anggaran ini tidak terkena efisiensi.

“Kami mengusulkan agar tidak ada pemotongan, sehingga anggaran tetap di angka Rp2,7 triliun,” ujar Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, seperti dikutip Kompas pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sementara itu, program bantuan sosial atau beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang sebelumnya memiliki pagu anggaran Rp14,698 triliun, mengalami pemangkasan sebesar Rp1,319 triliun.

Satryo mengusulkan agar anggaran tersebut tetap pada jumlah awal karena program ini seharusnya tidak terkena efisiensi.

Baca Juga: Tanpa Dipungut Biaya! Ini Tempat Nobar Gratis Timnas Indonesia U20 vs Iran di Piala Asia U20 2025

Selain itu, Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang awalnya dianggarkan Rp164,7 miliar, dipotong sebesar Rp19,47 miliar.

Begitu pula dengan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (Adik) yang memiliki pagu awal Rp213,73 miliar serta beasiswa kerja sama negara berkembang (KNB) yang mengalami pemotongan 25 persen atau Rp21 miliar dari total Rp85,348 miliar.

Tak hanya itu, beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidikan, baik dalam maupun luar negeri, juga terdampak efisiensi.

Dari total Rp236,8 miliar, anggaran ini mengalami pemangkasan sebesar 25 persen atau sekitar Rp59 miliar. Menteri Satryo mengusulkan agar semua program tersebut dikembalikan ke pagu awal.