Baca Juga: Catat Sidang Perdana PHPU Dimulai Besok! Mahfud MD Dorong MK Buat Landmark Decision
Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kemendikubudristek untuk mengusut 33 universitas yang terlibat.
Muhadjir menyebut pemerintah tengah mendalami terkait permasalahan ini. Salah satu yang disoroti adalah kontrak dalam Bahasa Jerman. Hal ini yang nantinya diperbaiki.
“Itu yang harus kita benahi, bagaimana supaya tidak terjadi unsur penipuan,” ungkapnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Lawan Vietnam Malam Ini, Pertandingan Terpenting Tahun Ini
Kepala BP2MI Benny Rhamdani ditemui pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa 1047 mahasiswa yang magang ke Jerman tidak terdata di lembaganya.
Dampaknya adalah tidak ada perlindungan negara.
“Setiap orang yang berangkat kerja harus terdata namanya bay nama bay Address,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ubah TKN Jadi GSN
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta agar hal ini menjadi atensi dan dilakukan perbaikan diberbagai sisi.
Edy meyakini ada motif mencari keuntungan dalam kasus ini.
“Kalau melihat yang terlibat ini adalah orang yang berpendidikan dan pasti tahu soal TPPO,” katanya.
Mahasiswa dengan mudah tertarik mengikuti program ini karena disampaikan langsung oleh dosen atau orang-orang di kampusnya.
Baca Juga: Raker Perdana, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono Ungkap Isu Sengketa Tanah
Sehingga tidak terpikirkan bahwa nantinya mahasiswa ini menjadi korban TPPO.