Imbas Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Didesak Mundur oleh Komisi IV DPR: Saya siap dievaluasi

RBG.id — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi Presiden RI Prabowo Subianto menyusul desakan dari sejumlah anggota Komisi IV DPR RI yang meminta dirinya mundur dari jabatan.

Desakan itu muncul setelah ia dinilai gagal menangani kerusakan hutan serta bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera.

Pernyataan Raja Juli disampaikan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, keputusan terkait kelanjutan posisinya sebagai menteri berada sepenuhnya di tangan Presiden.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siapkan Embarkasi, Rudy Susmanto Bahas Layanan Haji dengan Wamen dan Gubernur Jabar

"Itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi," ujar Raja Juli kepada wartawan selepas rapat.

Raja Juli menyebut bahwa langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah bekerja seoptimal mungkin sesuai tugas dan wewenang yang diberikan.

Ia kembali menegaskan bahwa pergantian posisi kementerian atau evaluasi kabinet merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.

“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” katanya.

Baca Juga: Komplit! Ini Daftar 23 Pemain Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025

Sebelumnya, salah satu anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyampaikan kritik keras terhadap Raja Juli.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar melalui platform X, Usman menilai Menteri Kehutanan itu tidak memahami sektor kehutanan dan gagal mengendalikan kerusakan hutan yang menyebabkan bencana di Sumatera.

“Saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman dalam forum tersebut.

Desakan tersebut memicu reaksi publik dan mencuatkan kembali isu efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan hutan nasional.