Kilas Balik Histori Skandal Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Jabatan Mentereng Dipakai Tuk Caplok Wanita Sana-sini

RBG.id -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari.

Pemecatan Ketua KPU ini terkait dengan kasus asusila yang melibatkan Hasyim Asy'ari.

Pemecatan Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU ini berawal dari aduan seorang wanita berinisial CAT kepada DKPP.

Baca Juga: Film Horor Janji Darah yang Dibintangi Natasha Wilona Diangkat dari Kisah Nyata Sutradara, Tayang Perdana Hari Ini

CAT melayangkan laporan pada Hasyim Asy'ari karena diduga lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada dirinya yang kala itu bertugas sebagai Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.

Selain itu, Hasyim juga dituduh menggunakan relasi kekuasaan, fasilitas dan uang negara untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan CAT.

Hasyim juga dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) serta Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Baca Juga: Viral Seorang WanitaCurhat Dapat Bingkisan dari Mantan Suami: Isinya Bikin Jiwa 'Miskin' Warganet Meronta-ronta

DKPP menerima aduan tersebut dan memanggil para pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang sempat diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak sesuai prosedur, yakni lima (5) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ujar Sekretaris DKPP, David Yama, dikutip RBG.id dari viva.co.id pada 4 Juli 2024.

Skandal Lama Hasyim Asy'ari Kembali Terungkap

Baca Juga: Bakal Satu Tim Bersama Lionel Messi hingga Luis Suarez, Maarten Paes: Terima Kasih Suporter Indonesia

Sebelumnya, Hasyim Asy'ari juga sempat dilaporkan ke DKPP ihwal isu pelecehan seksual.

Pelapor dalam kasus ini adalah Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni yang juga dikenal sebagai Wanita Emas.