Kecurangan PPDB di Kabupaten Bogor Menggurita, Asep Wahyuwijaya: Harus Investigasi Tak Hanya Ganti Peserta

RBG.ID - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 di Jawa Barat menimbulkan banyak masalah.

Kabupaten Bogor menjadi wilayah paling banyak ditemukan kecurangan.

Dari 4.791 siswa di Jawa Barat yang didiskulifikasi, 1.635 peserta berada di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Siap Konser Besok, Taeyeon Telah Sampai di Jakarta

Tak hanya Kabupaten Bogor, kedua ada Kabupaten Bekasi dengan 589 kasus, lalu Kabupaten Bandung 410 kasus.

Kasus tersebut menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya.

"1.635 calon siswa SMA/SMKN di Kabupaten Bogor dari jumlah total 4.791 peserta PPDB SMA/SMKN jalur zonasi se-Jawa Barat yang dibatalkan oleh Gubernur menegaskan satu pesan besar bahwa permainan kecurangan ini adalah sistemik," ungkap Asep Wahyuwijaya.

Baca Juga: Kal So Won Bertemu dengan 'Ayahnya' di Miracle in Cell No.7 Setelah 10 Tahun

Menurut Asep Wahyuwijaya, jaringan tersebut tidak berdiri sendiri namun pasti melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan.

Secara khusus, kata Asep Wahyuwijaya, Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan investigasi mendalam atas kejadian tersebut.

"Hasil investigasinya pun jangan hanya menyimpulkan temuan yang bersifat teknis tentang bagaimana modus operandi kecurangan itu dilakukan dan melibatkan siapa saja lalu ada berapa aliran uang yang berada di dalam pusaran permainan itu," jelas Asep Wahyuwijaya.

Baca Juga: Jalan Terjal Menuju Final, Head to Head Fajar Rian vs Kang – Seo di Babak Semifinal Korea Open 2023

Lebih dari itu, sambung Asep Wahyuwijaya, investigasi itu pun harus mampu menemukan apa akar persoalan yang menjadi triger (pemicu) utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan hingga semassif ini.

"Apakah kecurangan itu terjadi akibat dari perilaku koruptif yang sudah massif terjadi di lembaga pendidikan milik negara atau karena faktor keterpaksaan alias kepepet karena sekolah tidak memiliki banyak anggaran taktis sehingga mereka melakukan jual beli kursi dengan cara memanipulasi data administrasi demi memperoleh tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan anggarannya atau bahkan, jangan-jangan kecurangan dilakukan karena secara faktual SMA dan SMK negerinya kurang sehingga kondisi itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para panitia PPDB dan para kepala sekolah," kata dia.