RBG.ID-BOGOR, Kisruh proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendapat perhatian langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Terutama PPDB sistem zonasi.
Ridwan Kamil meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makariem mengevaluasi jalur zonasi dalam PPDB.
Permintaan evaluasi PPDB itu diungkapkan Kang Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil saat menyambangi Kota Bogor, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Terhubung dengan LRT Jabodetabek, Bus Transpakuan-Cibubur Segera Dioperasikan
“Evaluasi PPDB zonasi ini sudah saya sampaikan ke Mendikbudristek, untuk melakukan evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama melelahkan seperti yang kita lihat sekarang,” ucapnya.
Selain PPDB, wacana pemindahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten justru akan lebih baik. Menurutnya kearifan lokal harus menjadi dasar dari buah kebijakan.
“Kebijakan umumnya sama, tapi implementasi memang di era otonomi daerah itu harusnya lebih baik. Bahkan dulu saat saya jadi Wali Kota (Bandung), SMA diurusnya sama Wali Kota. Namun oleh aturan harus ke provinsi (padahal) sebenarnya bisa lebih dekat kalau oleh Kota atau Kabupaten,” jelasnya.
Baca Juga: Pantau Langsung, Ridwan Kamil Tegaskan Jembatan Otista bakal Menjadi Ikon Baru Kota Bogor
Ia menyambut baik wacana pengembalian kewenangan itu dan akan terus mengevaluasi serya koordinasi apabila hal tersebut benar dilakukan.
Baginya, pilihan yang diambil adalah pilihan-pilihan yang paling baik untuk masyarakat Jabar sehingga rakyat tidak dirugikan.
Disamping PPDB, Emil juga mewanti-wanti pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan tanpa seizin Gubernur, sebab hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur. Apabila pungutan itu dilakukan, ia khawatir akan terdapat hal-hal yang mengada-ada dan merugikan masyarakat.
“Kalau dilakukan, nanti banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diada-ada. Nanti yang dirugikan adalah warga atau anak-anak yang bersekolah,” tekannya. (fat)
Artikel Terkait
Belum Terima Hasil Penelusuran Terkait Dugaan Kecurangan PPDB, Bima Arya Segera Panggil Inspektorat
Gubernur DKI Jakarta Meminta Maaf Atas Pelayanan PPDB 2023 yang Masih Kurang
Update Penanganan Kasus Dugaan Kecurangan PPDB di Kota Bogor, Sejumlah Saksi Sudah Diperiksa Polisi
Dispendik Jawa Barat Klaim 4.791 Siswa Ke-Reject sejak Awal PPDB
Diam-diam Ternyata Kabupaten Bogor Juara Curang PPDB