Kabupaten Bogor Juara Curang PPDB, DPRD Tegaskan Oknum Harus Disanksi

RBG.ID - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, Kabupaten Bogor jadi daerah paling banyak ditemukan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023.

Tercatat, dari 4.791 siswa di Jawa Barat yang didiskulifikasi, ternyata sebanyak 1.635 peserta berada di Kabupaten Bogor.

Tidak hanya Kabupaten Bogor, di posisi kedua ada Kabupaten Bekasi dengan 589 kasus, dan Kabupaten Bandung dengan 410 kasus.

Baca Juga: Resmi Dilantik, Progresif Jabar Langsung Bergerak Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Masalah tersebut, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bogor.

"Kami tentu cukup sedih dan prihatin membaca informasi tersebut, padahal kami atas nama komisi IV DPRD Kabupaten Bogor pada saat sebelum PPDB juga sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengann Disdik Kabupaten Bogor," ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Usep Saefullah.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada saat berlangsung PPDB juga dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tak Jauh dari Rumah Dinas Bupati, Sejumlah ASN Pemkab Purwakarta Asyik Pesta Narkoba

"Temuan ini akan disampaikan kepada Disdik dan segera kami rekmendasikan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor," papar dia.

Usep berharap, ke depan bukan hanya dievaluasi tapi ada tindaklanjutnya secara kongkrit yaitu melakukan perubahan yang menjadi keluhan dan kekecewaan masyarakat di
di Kabupaten Bogor.

Misalnya, kata dia, sistem masih carut marut info tak jelas, tertutup, tak bisa diakses bahkan portal PPDB tak bisa dibuka.

Baca Juga: Warih Andang Tjahjono Pensiun, Ingin Urus Cucu

"Kami khawatir sistem yang menyulitkan itu ahirnya dijadikan ajang bargaining, ujung-ujungnya setoran uang, bahkan ada indikasi kerjasama oknum guru dngn mendongkrak nilai siswa ini tentu sudah manipulasi dan harus diberikan saksi yang tegas," papar dia.

Ia menambahkan, proses dan pengawasan SMA Negeri kewenangan pengawasannya berada di Provinsi Jawa Barat sehingga nyaris tanpa pengawasan dari pihak legislatif padahal persoalan dan keluhan masyarakat tak kurang banyaknya.