Curang PPDB, Gubernur Jabar Batalkan Kelulusan 4.791 Siswa, Kemenag Larang Madrasah Negeri Ada Pungutan

”Kalau tidak sesuai dengan data KK, kelolosan calon siswa dibatalkan,” tegasnya.

Selain itu, Agus pun berniat membawa masalah ini ke tingkat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa guna menegaskan komitmen PPDB berintegritas dan berkeadilan di Jawa Timur.

Tak diindahkannya rekomendasi ORI ini pun turut diamini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Baca Juga: Christopher Nolan Pasang Putrinya Jadi Korban Nuklir di Oppenheimer

Menurutnya, masukan ORI terkait PPDB biasanya hanya berakhir direkomendasi.

Tak ada tindaklanjut dari pemerintah daerah.

Buktinya, PPDB masih memunculkan masalah-masalah yang sama setiap tahunnya.

Baca Juga: Gong Yoo dan Seo Hyun-jin Bintangi Drama Netlix

Sama halnya dengan adanya dugaan pungutan liar berkedok sumbangan sukarela yang kerap diminta oleh pihak sekolah negeri pada peserta didik atau wali murid.

Satriwan mengatakan, praktik tersebut masih terjadi saat ini dengan berbagai “merek” bungkusnya.

Mulai dari uang daftar ulang, uang tahun ajaran baru, sumbangan SPP, hingga uang pangkal.

”Dinas pendidikan dan pengawas jangan seolah seperti kura-kura dalam perahu. Karena saya dengar masih ada praktik itu,” ujarnya.

Harusnya, kata dia, pihak sekolah atau kepala sekolah diberi sanksi tegas. Sehingga bisa memberikan efek jera.

”Tapi nyatanya selama ini tidak mendengar adanya sanksi itu,” keluhnya.

Akhirnya, aksi pungli ini pun kerap berulang.