Bawaslu Menjaga Kemerdekaan Pemilih

Dampaknya akan terasa dalam waktu jangka yang panjang karena hal ini menjadi seperti air garam yang diminum.

Baca Juga: Cek Ramalan Zodiak Scorpio Hari ini 3 Juni 2023, Latih Pengendalian Diri

Meskipun hanya moment tahunan, tapi sekali tawaran itu datang maka terasa semakin haus.

Dalam kondisi tersebut apakah harus dipersalahkan pemilih, bisa jadi “iya”.

Tapi siapa sebenarnya yang paling berkontribusi. Menurut saya andil terbesar dari hilangnya kemerdekaan pemilih dalam kontek money politic adalah si kontestant yang memberi uang.

Meskipun tidak sepenuhnya kita membenarkan tindakan dari pemilih yang mengambil uang dari hasil money politik tapi dalam posisi sebagai pihak yang terlayani dalam konteks pemilu dan penyelenggara adalah pihak yang melayani maka andil terbesar terjadi money politic seharusnya ditimpakan pada partai politik dan calon-calonnya.

Baca Juga: Niko Al Hakim Mantan Suami Rachel Vennya Diduga Pacaran Dengan Influencer Regina Phoenix

Dalam konteks terlayani masyarakat lebih cenderung pasif, dan yang aktif adalah calon-calon dan penyelenggara Pemilu.

Bila calon-calon atau kontestan tersebut semua fair tidak menggunakan uang sebagai alat untuk menawarkan pilihan kepada pemilih maka pemilihpun tidak akan memilih karena uang.

Apalagi bila penyelenggara Pemilu, khususnya pengawas Pemilu secara aktif melakukan pengawasan.

Maka kecil kemungkinan money politik akan terjadi sehingga hak kemerdekaan pemilih akan terjaga.

Baca Juga: Rincian Ramalan Zodiak Virgo Hari ini, Hubungan dengan Pasangan Lebih Kuat

Pemilih tak akan pernah menerima uang kalau para konsestan tidak memberikan uang itu jelas.

Apa yang Seharusnya Bawaslu Lakukan?

Lantas bagaimana semestinya Bawaslu bekerja dalam ke 2 konteks persoalan di atas. Bawaslu dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 memiliki tugas diantaranya adalah Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Mencegah terjadinya praktik politik uang dan menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.