Pemerintah Klaim Percaya Diri Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun Depan

RBG.ID - Pemerintah kian percaya diri terhadap target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Hal ini didasari oleh laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan kembali angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan.

Dalam laporannya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara mengatakan, tahun ini, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen bertambah.

Baca Juga: 5 Senjata Free Fire Mematikan 2023, Wajib Kamu Pakai!

Jika sebelumnya wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang mendekati 0 persen hanya 6 provinsi, kini menjadi 13 provinsi.

Adapun provinsi tersebut di antaranya, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Bali.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan data yang dirilis oleh BPS, di mana penurunan angka kemiskinan ekstrem terjadi cukup signifikan.

Baca Juga: Manchester United Spesialis Rekor Penonton Pramusim

Yakni, terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,74 persen September 2022.

"Hasil yang baik tersebut, tentunya menjadi pemicu semangat kita untuk terus memastikan efektivitas kebijakan maupun program kerja pada sisa waktu yang kurang dari satu tahun menuju penghapusan kemiskinan ekstrem 2024," paparnya dalam Forum Konsolidasi Nasional Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menambahkan, tingkat kemiskinan ekstrem di 13 provinsi tersebut sudah berada di bawah 1 persen.

Baca Juga: Animalium, Wahana Eduwisata Satwa Terbesar di Indonesia Milik BRIN di di Cibinong Kabupaten Bogor

Dia optimis, angka tersebut akan turun kembali dengan intervensi kuat yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

"Sehingga kita bisa lebih menegaskan provinsi mana yang perlu kita dorong untuk sesegera mungkin melalui berbagai program yang ada. Karena memang yang ada di kerak itu yang betul-betul harus kita pastikan, kita dorong agar bisa naik kelas," tuturnya.