Din Syamsuddin Sebut Larangan Bukber Tidak Arif

RBG.ID – Larangan para menteri dan pejabat pemerintah mengadakan buka puasa bersama (bukber) mendapat sorotan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Sekretaris Kabinet, Pramono Anung itu dinilai tidak arif dan terasa tidak adil.

”Larangan bukber itu tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama. Salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja aparatur sipil negara,” kata Din Syamsuddin.

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 April, Ini Syarat dan 3 Promo 'Paket Rahmat' Gokana Ramen dan Teppan Spesial Ramadan 2023

Sebelumnya, dalam Surat Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023, sekretaris kabinet menyampaikan, penanganan Covid-19 saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Karena itu, semua pihak perlu berhati-hati. Sehubungan dengan hal tersebut, buka puasa bersama ditiadakan.

Surat itu ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, serta kepala badan dan lembaga.

Baca Juga: Banyak Jenis Es Krim: Ini Cara Buat Es Krim Buah Sehat ala Rumahan untuk Buka Puasa Selama Ramadan

Dalam surat itu menteri dalam negeri juga diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Menurut Din Syamsuddin, alasan masih adanya bahaya Covid-19 itu terasa mengada-ada.

Betapa tidak, lanjut Din Syamsuddin, sebelumnya presiden juga mengadakan acara pernikahan putranya dan mengundang kerumunan.

Baca Juga: Lama tak Digunakan, Eks Hotel Sempur Bakal Diubah Jadi Lapangan Minisoccer

Selain itu, akhir-akhir ini presiden sering berada di tengah kerumunan.

”Jadi, janganlah ucap dan laku berbeda,” tutur mantan ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.