134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK dan Kemenkeu Ungkap Ini

Baca Juga: Dimakan Monyet! Koleksi Mangga Kebun Raya Purwodadi

Sebab, hal itu jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).

”Paling bahaya itu soalnya,” ujarnya.

Rencananya, ratusan nama pegawai itu diserahkan KPK ke Kemenkeu hari ini.

Pahala menyatakan, pihaknya akan meminta Kemenkeu untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi terkait kepemilikan saham tersebut.

Baca Juga: Kebun Raya Purwodadi: Mangifera Indica Menjadi Varietas yang Dapat Dikonsumsi

”Jangan pas lagi rusuh (ribut di media, Red) baru dibenerin (diperbaiki sistem pencegahan korupsi, Red),” paparnya.

Selain menyerahkan nama, KPK bersama PPATK akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pegawai/pejabat pajak.

Jika perusahaan tersebut berisiko memicu konflik kepentingan, pemeriksaan intensif akan dilakukan.

”Jadi, jangan sampai membuka peluang wajib pajak mau nego transfer ke perusahaan (pegawai/pejabat pajak, Red),” imbuhnya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu, Yustinus Prastowo menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menginvestigasi 69 pegawai Kemenkeu yang dianggap memiliki profil berisiko tinggi karena diduga memiliki harta tidak wajar.

Baca Juga: Tolak Jabat Tangan dengan Warga, Inilah Perjalanan Politik Ketua DPRD Luwu Timur Aripin

Mayoritas pegawai itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Sementara itu, kebanyakan tingkat jabatannya adalah pejabat struktural yang notabene wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

”Tapi, ada juga dari direktorat lainnya. Basisnya LHKPN tentu, kan yang wajib LHKPN terutama. Tapi, tetap ada juga yang LHK itu kita profil, misalnya fungsional,” ujarnya.