Meskipun amanat Undang-undang sudah jelas agar memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, namun pada kenyataannya amanat itu tidak dijalankan oleh tim Seleksi calon Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Kedua, Kemana Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif “Perempuan Berdaya Mengawasi” ?. Pada tanggal 5 Nopember 2022, salah satu Pimpinan Bawaslu RI, Loly Suhenty memulai Program Pengawas Partisipatif (P2P), dengan tajuk “Perempuan Berdaya Mengawasi”.
Baca Juga: Tinggal di Balikpapan? PT Home Credit Indonesia Buka 4 Lowongan Kerja Field Collection
Di Kota Padang. Program yang sama juga di gelar di aceh dan di beberapa tempat lainnya.
Tentu saja dalam berbagai pernyataan Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat tersebut, sangat berharap perempuan bisa berdaya dalam berpartisipasi mengawasi seluruh tahapan pemilu 2024.
Program ini amat sangat ironis dengan hasil Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Ketiga, Kemana Hasil Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ?
Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan program Bawaslu RI periode 2017-2022.
Program SKPP ini amat sangat massif, dilakukan di seluruh propinsi dan Kabupaten Kota di Sleuruh Indonesia.
Sudah bisa dibayangkan berapa jumlah alumni yang sudah dilahirkan oleh promram ini. Mungkin puluhan ribu kader pengawasan yang sudah dilahirkan.
Jawa Barat, tentunya salah satu propinsi yang mendapatkan porsi yang cukup besar dalam program SKPP ini, karena Kabupatennya dengan jumlah banyak.
Baca Juga: Peserta Jambore Dunia Dievakuasi Akibat Cuaca Ekstrim, Begini Nasib Kontingen Indonesia
Sudah bisa dipastikan represenrasi perempuan menjadi fokus utama dalam program ini.
Namun pada kemana Alumni Perempuan SKPP di Jawa Barat ketika melihat hasil seleksi di atas.
Apakah tidak berminat atau memang tidak diakomodir oleh Tim Seleksi atau Bawaslu ? dengan alasa apapun.