Sehingga, akan mengganggu prinsip kemandirian dan integritad penyelenggara pemilu.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Mengaku Siap Diperiksa Kejaksaan Agung Atas Kasus Korupsi CPO
Oleh karena itu, penting pemerintah daerah hadir secara tegas dalam dalam penanganan dan antisipasi segala macam upaya politisasi kepala desa dan aparaturnya. (*)
Yusfitriadi
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju
Pengamat Politik Nasional
Artikel Terkait
Waduh, Ada Dugaan Aliran Dana Narkoba Untuk Kontestasi Pemilu, Begini Penegasan Vinus
LHKPN Walikota Bogor Bima Arya Hanya Punya Alat Transportasi Sepeda, Vinus : Serasa Ada di Komik dan Sinetron
Tidak Ada Laporan Mobil di LHKPN Plt Bupati Bogor, Vinus : Seharusnya Ada di Laporan Kas dan Setara Kas
LPSDK Akan Dihapus, Vinus Ungkap Banyak Masalah Yang Akan Terjadi Jika Terealisasi
Tokoh Non Partai di Kota Bogor Lebih Dikenal, Vinus Sebut Masyarakat Mulai Tidak Percaya Terhadap Kader Partai
Rahmat Yasin Siap Bantu Ganjar Pranowo Menangkan 60 Persen Suara Kabupaten Bogor
Rahmat Yasin Jadi Mak Comblang Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno