Baca Juga: Resmi! Presiden Jokowi Lantik Djan Farid dan Gandi Sulistyanto Jadi Anggota Wantimpres
Sistem PPDB sesungguhnya bagian dari tata kelola pendidikan untuk mewujudkan kelola yang objektif, akuntabel, transfaran dan tanpa diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru, agar dapat memberikan layanan pendidikan bermutu pada masyarakat secara luas.
Layanan pendidikan dengan tata kelola yang inovatif diharapkan akan mengembangkan potensi peserta didik dengan melibatkan seluruh stake holder pendidikan dalam pengelolaannya.
Seiring dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riste dan Teknologi (Kemendikbudristek) beberapa waktu yang lalu meluncurkan program Sekolah Penggerak.
Baca Juga: Tantri Kotak Beri Sindiran Menohok Tanggapi Wajahnya Disebut Mirip Pembantu oleh Posan Tobing
Kebijakan Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah baik negeri maupun swasta untuk bergerak lebih maju, dengan menciptakan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah melalui komitmen menjadi kunci utamanya.
Intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari Sumber Daya Manusia sekolah, pembelajaran, perencanaan sekolah, dan digitalisasi sekolah.
Program Sekolah penggerak terdiri dari 5 (lima) intervensi yang berujuan untuk mengakselerasi sekolah agar lebih maju melalaui beberapa program, yaitu;
Baca Juga: Shinta Bachir Gugat Cerai Suami Indra Kristianto Usai 4 Bulan Menikah
(a) Pendampingan Konsultatif dan Asimetris.
(b) Penguatan SDM Sekolah.
(c) Pembelajaran dengan Paradigma Baru
Baca Juga: Satu Lagi Jemaah Haji Indonesia yang Hilang Ditemukan Telah Wafat
(d) Perencanaan Berbasis Data.
(e) Digitalisasi Sekolah.
Artikel Terkait
Sejumlah Mahasiswa Desak Usut Kecurangan PPDB di Kota Bogor Sampai Tuntas
4.979 Siswa Terpaksa Masuk Sekolah Swasta, 208 Pendaftar Didiskualifikasi dari PPDB SMP Negeri di Kota Bogor
Buntut Dugaan Kecurangan PPDB, DPRD Kota Bogor Datangi Kantor Disdukcapil
Pemprov Pastikan PPDB 2023 di Jakarta Berjalan Lancar, Mengaku Semua Aduan Sudah Ditindaklanjuti
Kemendikbudristek Terus Memantau Penyelenggaraan PPDB, Minta Disdik Masifkan Sosialisasi dan Pengawasan
LBH Ansor Bogor: KPK atau Kejagung Harus Turun Tuntaskan Prahara PPDB di Kota Bogor
Desakan Evaluasi Sistem PPDB Terus Menguat