Baca Juga: Tak Berhak Putuskan Tunda Pemilu, Mahfud Sebut PN Jakpus Buat Sensasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pemerintah daerah dan BPBD seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pemda harus memiliki rencana pembangunan yang secara jelas memuat risiko bencana.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya,” ungkap Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana.
Baca Juga: Ini Tiga Nama Terbaik Calon Kepala Dinas PUPR dan Diarpus Kota Bogor
Karenanya, pemerintah akan menindaklanjuti identifikasi daerah mana saja yang rawan dengan bencana.
"Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK. Sehingga semua kebijakan akan sinkron dan dapat disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah," tutur Muhadjir Effendy.
Selain itu, dalam menanggulangi bencana ini, lanjut dia, akan ditingkatkan pula pelaksanaannya melalui kurikulum kebencanaan yang kini sudah berjalan.
Menurut Muhadjir Effendy, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana.
Baca Juga: PSSI Akan Lanjutkan Liga 2
"Kita akan meningkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah," ungkap Muhadjir Effendy.
Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin Kamis (2/3) sore.
Ada beberapa poin penting yang dia tekankan pada forum itu.