Miliki Harta Kekayaan Fantastis, KPK Tak Segan Jerat Rafael Alun Bila Ada Unsur Dugaan Korupsi

RBG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan akan memanggil mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Hal ini mengenai dugaan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bernilai fantastis, sebanyak Rp 56,1 miliar.

“Kami sudah meminta Direktur LHKPN pak Isnaini untuk melakukan klarifikasi dan menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelaporan LHKPN yang bersangkutan, tidak sekedar memanggil tapi jika perlu didatangi,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (24/2).

BACA JUGA:Jeep Rubicon Yang Digunakan Rafael Anak Pejabat Pajak Tak Tercatat di LHKPN

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu memastikan, bila hasil klarifikasi terhadap Rafael Alun ada pendapatan yang dinilai tidak wajar, KPK tak segan melakukan upaya penyelidikan.

Bahkan, KPK akan menjerat Rafael Alun dengan pasal tindak pidana korupsi.

“Tanpa bermaksud mendahului hasil klarifikasi dan pemeriksaan, jika nanti ditemukan ada indikasi perbuatan korupsi, kami juga sudah meminta kepada Direktorat LHKPN untuk meneruskan temuan itu ke Direktorat Penyelidikan,” tegas Nawawi.

Nawawi mengakui, memang pihaknya pernah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mengklarifikasi soal kekurangan sesuaian profil, dengan keseluruhan harta Rafael Alun dalam penyampaian LHKPN.

“KPK sebenarnya pernah mengirimkan surat pada Januari 2020 ke Irjen Kementrian Keuangan mengenai indikasi kekurang sesuaian profil yang bersangkutan ini, dengan nilai harta kekayaan dalam LHKPN,” terang Nawawi.

BACA JUGA:Masih Jadi Misteri Aduan Pacar Mario Dandy Soal Perbuatan Tak Baik David

Diketahui, ayah pelaku dugaan penganiayaan, Mario Dandy Satriyo merupakan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II Rafael Alun Trisambodo.

Selain penganiayaan, ternyata Dandy kerap memperlihatkan hidup gaya hedonis dan kendaraan mewah.

Tercatat, Rafael Alun Trisambodo mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).