Waduh.. Kementerian Kesehatan Menerima 1.000 Laporan Perundungan, Akui Tidak Semua Kasus Dibuka ke Publik

"Ya, Kementerian Kesehatan koordinasi terus," jelasnya.

Sementara itu, desakan untuk merevisi undang-undang Pendidikan Kedokteran mulai bermunculan imbas kasus dugaan bullying berujung kematian di Undip tersebut.

Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, tidak perlu mengubah undang-undang Pendidikan Kedokteran tersebut.

Pasalnya, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sejatinya sudah mengatur banyak norma terkait pendidikan kedokteran ini.

”Jadi cukup jalankan UU Kesehatan yang baru dan susun aturan turunannya,” ujarnya.

Dia mencontohkan, pasal terkait profesi kedokteran dan tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 209.

Kemudian, mengenai standar kompetensi pendidikan dokter juga sudah tertuang dalam pasal 220.

Oleh karenanya, ia mendesak agar pemerintah segera menerbitkan aturan turunan UU Kesehatan.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu, pemerintah menjanjikan akan menyelesaikan aturan turunan itu segera.

”Kami menunggu realisasi itu. Termasuk, aturan turunan soal konsil dan kolegium,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kolegium ini, kata dia, sangat diperlukan segera. Sebab, berkaitan erat dengan lembaga penyusun standar kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Termasuk standar pendidikan di dalamnya.

Selain itu, kolegium bertugas juga dalam penilaian atau uji kompetensi nasional pendidikan profesi dan spesialis.

Kolegium juga yang mengeluarkan sertifikat untuk calon pendidik klinis.

”Kolegium ini bersifat independen dan terdiri dari guru besar dan para spesialis atau sub spesialis,” paparnya.

Di sisi lain, Edy juga menyoroti soal sertifikasi pendidik di pendidikan profesi spesialis.