Pengusaha Tidak Ingin Kenaikan Kinerja Tergerus Impor Baju Bekas

RBG.ID – Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), 3 bulan pertama tahun ini produksi industri pakaian jadi tumbuh 29,19 persen secara tahunan.

Pelaku usaha pun berupaya memaksimalkan kondisi yang mendukung untuk menggenjot penjualan.

Namun, pengusaha juga berharap pemerintah menangani isu impor pakaian bekas dengan tegas.

Baca Juga: Jangan Macam-macam Selama Ramadan di Kota Bogor, Baca Dulu 6 Imbauan Wali Kota Bima Arya

National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC), Ali Charisma menilai, thrifting atau penjualan pakaian impor bekas dinilai berdampak terhadap industri fashion dan tekstil dalam jangka panjang.

Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Serta, dapat mempersulit desainer tanah air.

Baca Juga: Sebelum Daftar UTBK SNBT 2023, Simak 11 Prodi ITB yang Banyak Diminati 2023 Ini

”Karena mempersulit pemain lokal membangun identitas merek yang unik,” katanya.

Selain itu, impor pakaian bekas yang marak dapat menekan penjualan pakaian produksi lokal karena kalah bersaing dari sisi harga.

”Dampaknya, pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Janji Tahun 2024 Proyek Infrastruktur Tetap Prioritas

Dia mencontohkan, negara yang mengalami penurunan produksi lokal akibat impor pakaian bekas.

Padahal, saat ini kondisi industri pakaian jadi dalam negeri membaik.

Momen Lebaran dan tidak adanya pembatasan mobilitas mendongkrak penjualan.

Baca Juga: Mengamuk di Kelab Malam Hingga Pecahkan Gelas, Akhirnya Ardhito Pramono Buka Suara

”Dengan pertimbangan berbagai dampak buruk tersebut, dapat dipahami terbitnya regulasi pemerintah yang melarang impor pakaian bekas,” jelas Ali.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menyampaikan bahwa impor ilegal sepatu dan baju bekas diduga dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial.

Baca Juga: Ini Penyebab Antoine Griezmann Tidak Terima Kylian Mbappe Menjadi Kapten Prancis di Kualifikasi Euro 2024

Untuk memeranginya, Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak dan memerlukan dukungan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas. (agf/c14/dio)