Gubernur Wajibkan Siswa Masuk Pukul 05.30, Orang Tua Khawatir Keselamatan

Honing Sanny, mantan anggota DPR asal NTT yang juga ketua Jejaring Indonesia, sampai menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Intinya, dia meminta Jokowi dan Nadiem memerintah Gubernur VBL untuk menarik kembali keputusan tersebut.

Di antara sepuluh sekolah di Kota Kupang yang diinstruksikan menjalankan instruksi gubernur tadi, dua sekolah, yaitu SMAN 6 dan SMAN 5, sudah mulai menerapkan pada Senin (27/2).

Para guru masuk pukul 05.00 Wita. Sementara, baru dua siswa di SMAN 6 Kupang yang hadir dan tujuh siswa SMAN 5 Kupang.

Sekolah-sekolah lain baru menerapkan jam masuk sekolah yang baru itu hari ini.

Baca Juga: Buntut Kasus Penganiayaan David, Hari ini KPK akan Klarifikasi LHKPN Fantastis Rafael Alun

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton juga meminta Gubernur VBL mengkaji kembali keputusan tersebut.

”Saya mendapat banyak masukan dari orang tua terkait dengan jam masuk sekolah ini. Saya mempertanyakan urgensinya. Apakah dengan masuk sekolah jam 5 pagi, lalu mutu pendidikan kita langsung naik?” kata Darius ketika dihubungi Timex via telepon.

Ombudsman NTT, kata Darius, menyayangkan karena kebijakan itu diambil tanpa dasar ilmiah, kajian akademis, maupun persetujuan orang tua ataupun dasar hukum yang jelas.

Kebijakan yang tiba-tiba ini, lanjut Darius, adalah tanda takutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT terhadap Gubernur Viktor Laiskodat.

Baca Juga: Cuaca Ekstrim, Ratusan Nelayan Sukabumi Milih Tidak Melaut

”Sebenarnya perlu dikaji dulu, didiskusikan, apakah memang sangat penting dilaksanakan karena saya rasa di seluruh Indonesia tidak ada sekolah yang mulai jam begini,” ungkap Darius.

Semestinya, tambah Darius, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melakukan kajian untuk memperbaiki sarana-prasarana yang ada dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) guru yang lebih berkualitas.

Bukan dengan mewajibkan siswa dan guru masuk pukul 05.00, lalu mengharapkan kualitas pendidikan meningkat.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa juga menyayangkan kebijakan sepihak tanpa pertimbangan dan kajian matang itu.