Penghapusan Katering Dinilai Repotkan Jemaah Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai, biaya haji harus rasional, adil, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dohyon BAE173 Muncul ke Publik Setelah Hiatus di Upacara Kelulusan Hanlim Multi Arts High School 2023

Dia mencontohkan biaya layanan masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang naik signifikan hingga tiga kali lipat harus diaudit.

Yang awalnya sekitar 1.800 riyal atau setara Rp 7,22 juta menjadi 5.656 riyal atau Rp 22,71 juta.

”Kenaikan yang meroket ini perlu dipertanyakan sehingga dibutuhkan auditor internasional syariah untuk mentransformasi masalah pembiayaan ini,” ungkapnya.

Jika dalam hasil audit ada kelebihan bayar, kata Iskan, dana itu harus dikembalikan dalam bentuk kompensasi biaya haji 2023.

Bukan hanya untuk masalah masyair, biaya penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines juga harus diaudit.

Baca Juga: Maming Dipenjara 10 Tahun dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 110,6 Miliar

Iskan juga meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menaikkan nilai manfaat 2023 menjadi minimal Rp 11,5 triliun. Naik dari rencana awal Rp 10 triliun.

Perinciannya, Rp 7 triliun nilai manfaat BPIH dan Rp 2 triliun untuk virtual account (VA) atau Rp 5 juta per jemaah.

Baca Juga: Sandiaga Uno Resmikan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Poltekpar Makassar

Dengan demikian, BPKH dapat menggunakan nilai manfaat akumulatif. Pihaknya mengusulkan biaya pelunasan tahun ini sebesar Rp 15 juta saja. (wan/lum/c7/fal)