BPKH Berharap Efisiensi Komponen Biaya Haji

Dia berharap secara pemerintahan, kedua negara menjalin kerjasama G to G untuk membangun bisnis bersama.

"Kami sudah mengarah ke sana. Kami konsultasi juga ke Kemenag," katanya.

Pasalnya harus dilakukan dengan landasan regulasi yang tepat. Sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Baca Juga: Maraknya Kasus Penculikan Anak, Masyarakat Diminta Tak Termakan Berita Hoax

Indra Gunawan menegaskan, jika entitas bisnis atau syirkah di Saudi sudah mendapatkan persetujuan pemerintah Saudi, BPKH siap menjalankannya.

Termasuk, harus ada izin dari pemangku kebijakan di tanah air.

Baca Juga: Soal Parkir Liar dan Parkir Berbayar, Dinas Perhubungan Kota Bekasi: Parkir Kosong di Stadion Patriot!

Dia mengatakan layanan yang mereka berikan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan Saudi.

Selanjutnya dia juga menyampaikan kesiapan sistem saat pelunasan biaya haji dibuka. Indra menegaskan bahwa jadwal pelunaaan biaya haji merupakan kewenangan dari Kemenag.

Jadwal pelunasan nantinya akan diumumkan saat BPIH sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.

Baca Juga: Pemkot Bandung Jamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok Aman

"Kami tentunya harus siap untuk memberikan nilai manfaat, untuk (menutup) gap yang harus sitanggung jemaah dan sisanya yang harus kami tambal," pungkas dia. (wan)