Panja juga bakal membahas persoalan kebocoran data yang selama ini terjadi. Apa saja penyebab kebocoran data dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut.
Jangan sampai pemerintah hanya mengimbau agar para hacker tidak melakukan peretasan, tapi tidak mencari solusi dari masalah tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pembentukan panja kebocoran data menjadi bukti keseriusan Komisi I dalam menyelesaikan kasus yang terus berulang.
Kasus kebocoran data harus disikapi secara serius. Pemerintah harus melindungi data pribadi masyarakat.
“Pengamanan data harus betul-betul ditingkatkan,” tutur Dave. Komisi I dan pemerintah memang sudah membentuk RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan menjadi undang-undang (UU).
Namun demikian, lanjut Dave, perangkat hukum itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada kebijakan turunan yang bisa dijalankan.
Pemerintah harus membuat sistem pengamanan data yang baik, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat.
