Menurut dia, jika tidak diantisipasi, dia khawatir keuangan haji akan kolaps. Dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah dan BPKH untuk membuat sistem baru tentang keuangan haji. "Ini sangat penting dilakukan," tegasnya.
Sekarang, lanjut dia, kuota jamaah haji Indonesia hanya 105.000. Tapi nanti tiba-tiba Indonesia mendapatkan kuota 300.000, maka dana yang ada tidak cukup, dan nilai manfaat juga tidak cukup.
Politisi PKB itu mengatakan, setelah selesai pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Komisi VIII dan pemerintah berkomitmen untuk membahas dan mengantisipasi tata cara dan aturan yang dibuat Arab Saudi.
Selain itu, dia mendorong Pemerintah Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya untuk melakukan negosiasi kepada Arab Saudi, yaitu agar negara-negara pengirim jamaah haji itu dilibatkan dalam pembahasan pelaksanaan haji. Bukan hanya soal hukum-hukum haji, tapi juga terkait pembiayaan haji. "Jadi, ketika muncul aturan baru soal biaya haji, negara-negara itu cepat mengetahuinya," urainya.
Memang, lanjut dia, tempat pelaksanaan haji ada di wilayah Arab Saudi, tapi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berasal dari seluruh dunia. Umat Islam dari seluruh dunia mempunyai hak yang sama dalam menunaikan haji. "Biaya yang muncul harus ada kompromi. Bukan tiba-tiba tambah biaya," ungkapnya. (wan/lyn/lum)
