Terkait petugas kesehatan, jumlahnya tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kali ini hanya 776 petugas saja. Untuk itu, setiap kloter hanya didampingi dua tenaga kesehatan. “Ada 12 spesialisasi petugas kesehatan. Penyakit dalam, paru, jantung, syaraf, bedah ortopedi, bedah umum, kedokteran jiwa, rehab medis, anastesi, emergensi medis, kedokteran penerbangan, dan mikrobiologi klinik. Budi menyatakan, mikrobiologi klinik ini khusus untuk pencegahan infeksi di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKIH).
Kementerian kesehatan juga memberikan paket tas yang berisi alat-alat pertolongan pertama dan pencegahan. Isinya masker, oralit, plester, botol semprot, tisu basah, kantong kencing, dan hand sanitizer.
“Setiap tahun Jemaah Indonesia didominasi lansia dan risti. Tahun ada 35,81 persen jamaah miliki risiko tinggi. Dari jumlah itu 25.481 orang yang memiliki risti komorbid,” ujarnya. Mengingat kondisi ini, pemerintah mengandalkan teknologi untuk mencegah kefatalan. Ada Telejamaah, Telepetugas dan smart watch.
Khusus smart watch ini digunakan bagi mereka yang sangat berisiko tinggi. Tahun ini ada 3000 smart watch yang digunakan. “Bisa ukur tekanan darah, detak jantung, saturasi oksigen, waktu untuk minum, dan langkah mereka. Ini yang akan menjadi parameter untuk pemeriksaan rutin,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, setelah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang betul-betul menyulitkan Pemerintah Indonesia dalam pembiayaan haji, maka harus ada perubahan aturan keuangan haji.
Yaitu, revisi UU tentang Haji, dan UU tentang BPKH. Menurut dia, jika mengikuti Arab Saudi, maka akan banyak kebijakan yang tidak terduga. "Untuk itu, harus ada pasal-pasal yang dibuat untuk mengantisipasi kebijakan haji yang tidak terduga," terang dia dalam acara diskusi di Media Center DPR kemarin.
Marwan menyatakan, pihaknya akan mengidentifikasi pasal-pasal apa saja yang menghambat dan pasal-pasal apa yang diperlukan untuk mengganti dan mengantisipasi mengantisipasi aturan haji.
