RBG.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7/2023) terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Airlangga Hartarto mengalami kenaikan Rp 28.789.354.201.
Simak rincian harta Airlangga Hartarto :
Baca Juga: 30 kg Bansos Beras Akan Disalurkan per Oktober Hingga Desember 2023
Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 113.977.496.224
1. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 10.993.240.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1058 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 13.280.690.000
Baca Juga: Siap-Siap BBM Ramah Lingkungan Pertamax Green 95 Akan Hadir Secara Terbatas Akhir Juli
3. Tanah Seluas 3400 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp 122.400.000
4. Bangunan Seluas 200 m2 di NEGARA AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp 31.222.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 896 m2/575 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 31.749.220.000
Baca Juga: Akibat Kemiskinan, Warga Satu Desa di Afghanistan Rela Jual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Hidup
6. Tanah Seluas 40455 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp 5.097.330.000
Artikel Terkait
Harta Kekayaan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di LHKPN yang Disetor ke KPK Naik, Inilah Rinciannya
Mobilnya Tidak Tercatat di LHKPN, Plt Bupati Bogor: Saya Punya Mobil, Demi Tuhan Saya Punya
Tidak Ada Laporan Mobil di LHKPN Plt Bupati Bogor, Vinus : Seharusnya Ada di Laporan Kas dan Setara Kas
Tahun Lalu Wakil Wali Kota Depok di LHKPN KPK Hanya Punya Motor Vario, Kini Tidak Punya Alat Transportasi
Bahlil Nyatakan Siap Gantikan Airlangga Hartarto, Begini Reaksi Politisi Partai Golkar
Airlangga Hartarto Mengaku Siap Diperiksa Kejaksaan Agung Atas Kasus Korupsi CPO
Dipanggil Kejagung, Airlangga Hartarto Diperiksa Soal Kebijakan Perizinan Ekspor CPO