Dipanggil Kejagung, Airlangga Hartarto Diperiksa Soal Kebijakan Perizinan Ekspor CPO

RBG.ID-JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto, terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Airlangga didalami soal pemberian izin ekspor CPO kepada tiga koorporasi, yang telah ditetapkan tersangka yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

Baca Juga: Diduga Gangguan Jiwa, Perempuan 33 Tahun Ini Bawa Kabur Mobil Patroli di GT Jatiwaringin

"Yang digali terkait kebijakan pelaksanaan, reformasi kebijakan, karena ini terkait dengan tiga tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan (tersangka)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana di Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Kebijakan izin ekspor CPO itu diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 6,47 triliun. Di mana, kasus korupsi yang terjadi pada periode 2021-2022 itu masih di bawah pengawasan Airlangga Hartarto.

Pemeriksaan terhadap Airlangga pada hari ini merupakan penjadwalan ulang, pada Selasa (18/7) lalu.

Baca Juga: MDMC Bogor Latih 40 Anggota Himpunan Mahasiswa PG Paud Umbara Psikologis Bencana

Kejaksaan Agung pada hari itu menunggu Airlangga hingga pukul 18.00 WIB. Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu tak hadir tanpa memberikan keterangan.

Airlangga telah tiba sekitar pukul 08.25 WIB, mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Airlangga hanya mengacungkan jempol dan menyapa awak media.

"Selamat pagi," ujar Airlangga sambil berjalan memasuki ruang pemeriksaan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.(jpc)