KPPPA Ungkap 24 Juta Perempuan Indonesia Alami Kekerasan

”Bahkan di undang-undang ini tidak mengenal adanya restorasi justice,” tegasnya.

Baca Juga: Song Hye kyo Minta Maaf atas Insiden Baja

Selain itu, lanjut dia, UU TPKS pun sudah mengakomodir keterangan korban sebagai salah satu alat bukti.

Dalam setahun terakhir, pihaknya pun tengah berjibaku dalam penyusunan aturan turunan dari UU TPKS ini.

Saat ini, prosesnya sudah memasuki tahap harmonisasi sehingga diharapkan bisa segera rampung.

Baca Juga: Ibu Hamil 4 Bulan yang Dipukuli Suami Hingga Babak Belur di Tangsel Alami Trauma Berat

Kendati demikian, Ratna menegaskan, bahwa UU TPKS sudah berlaku sejak disahkan.

Artinya, aparat penegak hukum (APH) sudah bisa mengacu pada UU TPKS saat melayani pelaporan kasus kekerasan seksual.

Tak hanya penindakan, Ratna juga menyinggung soal pentingnya upaya pencegahan untuk menghindari bertambahnya jumlah korban kekerasan seksual.

Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, hingga untuk memasifkan sosialisasi mengenai isu kekerasan seksual, termasuk sosialisasi UU TPKS.

Baca Juga: Link Streaming dan Jadwal Korea Open 2023 Hari Kedua, Fajar/Rian Hingga Jorji Bermain!

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, pihaknya telah mengajukan dua pasal dalam peraturan pemerintah yang menjadi turunan UU TPKS.

Dua pasal tersebut meliputi pembuatan aplikasi untuk pelaporan kasus kekerasan seksual dan soal komunikasi publik dalam konteks pencegahan.

Baca Juga: El Nino Membuat Kekeringan, Waspadai Gelombang Panas

”Aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan jika mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan seksual,” ungkapnya. (mia)