Presiden Jokowi Sebut WTP adalah Kewajiban, BPK Minta 3 Rekomendasi Ditindaklanjuti

Ada empat hal yang diperhatikan dalam penilaian LKPP ini yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Baca Juga: Jadwal Shalat di Jakarta hari ini 27 Juni 2023, Bertasbih dan Bersujud hanya karena Allah SWT

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2022, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material sesuai standar akuntasin pemerintahan,” katanya.

Isma mengungkapkan hanya satu LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian.

Yakni LKKL dari Kominfo.

Baca Juga: Jadwal Shalat di Depok hari ini 27 Juni 2023, Bertasbih dan Bersujud hanya karena Allah SWT

“Namun tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2022,” katanya.

Lebih lanjut, BPK menemukan ada temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan.

Ini tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP 2022.

Baca Juga: Jadwal Shalat di Bogor hari ini 27 Juni 2023, Bertasbih dan Bersujud hanya karena Allah SWT

Isma menyatakan BPK minta rekomendasi ini ditindaklanjuti untuk perbaikan pengelolaan APBN.

“Antara lain, pertama pengelolaan pendapatan terkait fasilitas dan insentif perpajakan yang blm memadai serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak belum sesuai ketentuan,” katanya.

Atas hal itu, BPK memberikan rekomendasi agar pemerintah mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan.

Kedua terkait pengelolaan belanja. Antara lain belanja transfer dana bagi hasil secara nontunai yang menurut BPK belum memadai.

Baca Juga: Mendikbudristek Nadiem Makarim Sebut Negara Kita Defisit Inspirasi