Presiden Jokowi Sebut WTP adalah Kewajiban, BPK Minta 3 Rekomendasi Ditindaklanjuti

RBG.iD – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2022.

Meski demikian BPK Menemukan beberapa hal yang menjadi catatan yang harus diperbaiki pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (26/6) di Istana Negara.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Ajak Fatayat NU Kota Bogor Siapkan Pemimpin Masa Depan

Dalam acara itu, Jokowi bersyukur karena BPK memberikan opini WTP. Namn menurutnya ini bukan sebuah prestasi tapi kewajiban.

"Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," ucap Kepala Negara.

Jokowi juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat.

Baca Juga: Jadwal Shalat di Denpasar hari ini 27 Juni 2023, Bertasbih dan Bersujud hanya karena Allah SWT

"Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Ketua BPK Isma Yatun menyatakan bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN.

Pada 24 Maret lalu pemerintah telah menyampaikan LKPP pada BPK.

Baca Juga: Jadwal Shalat di Surabaya hari ini 27 Juni 2023, Bertasbih dan Bersujud hanya karena Allah SWT

Ada 82 laporan keuangan kementerian dan lembaa serta satu laporan bendahara umum negara.

“Kemudian LHP LKPP Tahun 2022 juga telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dan Sidang Paripurna DPR RI pada 20 dan 22 Juni lalu.