RBG.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) lagi-lagi menemukan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang sejatinya tidak berhak.
Dalam temuan kali ini, terdeteksi adanya 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos sembako/BPNT (bantuan pangan non tunai) yang tak layak menerima bansos.
Data tersebut terdeteksi melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setelah dilakukan pemadanan data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: BPJS Kesehatan akan Biayai Pasien Covid-19
Yang ternyata, diketahui jika diantara nama-nama tersebut menempati jabatan direksi dan pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ketika dicek di database, penerima tersebut terdaftar sebagai orang miskin.
Pekerjaannya pun sebagai cleaning service bahkan buruh.
Baca Juga: Pidato Prabowo di Singapura Sempat Bikin Heboh, Sekjen Gerindra Bilang Begini
”Tapi , mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Tetapi, realitanya mereka miskin,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Atas hasil temuan BPK tersebut, Kemensos langsung membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Menurutnya, ini harus dilakukan karena ketidaksesuaian tersebut.
Baca Juga: Jaga Keseimbangan Ekosistem, Eks TPA Pondok Rajeg Direvitalisasi Jadi Hutan Kota
”Harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu,” tegasnya.
Kalaupun nantinya ada komplain lantaran betul-betul miskin, Risma pun mempersilahkan.
Artikel Terkait
Sejumlah Warga di Tenjolaya dan Ciampea Keluhkan Dugaan Pemotongan Bansos
Mensos Risma Mengaku dan Yakin Tak Tahu Persis soal Korupsi Penyaluran Bansos
Siap-siap! Jelang Ramadan, Bansos Pangan Total Rp 8,2 Triliun segera Meluncur
Alhamdulillah, Bansos 3 Bulan Cair di Ramadan
KPK Geledah Paksa Kantor Kemensos Soal Dugaan Korupsi Bansos Beras Bagi KPM PKH 2020-2021
Geledah Kantor Kemensos Atas Dugaan Korupsi Bansos, KPK Tak Periksa Ruang Mensos Tri Rismaharini
KPK Ngaku Masih Terus Cari Bukti Korupsi Beras Bansos