Geledah Kantor Kemensos Atas Dugaan Korupsi Bansos, KPK Tak Periksa Ruang Mensos Tri Rismaharini

RBG.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kooperatif pada proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini usai tim penyidik KPK, menggeledah paksa terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kemensos RI, Selasa (23/5) kemarin.

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan selama 8 jam sejak pukul 10.00 WIB hingga dengan pukul 18.00 WIB.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020-2021.

Baca Juga: KPK Geledah Paksa Kantor Kemensos Soal Dugaan Korupsi Bansos Beras Bagi KPM PKH 2020-2021

"Memang benar ada penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00 sampai 18.00 terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," ujar Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta.

Don memastikan, pihaknya kooperatif menyerahkan dokumen dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

Ia mengakui, tim penyidik lembaga antirasuah meminta sejumlah dokumen ketika proses penggeledahan berlangsung.

Ia mengatakan, KPK juga ikut menggeledah sejumlah ruangan. Salah satunya ruang kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos)

Baca Juga: Malang! Seorang Kakek Terperosok ke Gorong-gorong 8 Meter di Depok, Begini Kondisinya Sekarang

"Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut Ses Ditjen Dayasos, Direktorat Jendral Dayasos. yang terkait sama pengumpulan beberapa dokumen dan alat-alat yang diminta oleh teman-teman KPK," jelas Don.

Don pun memastikan, proses penanganan kasus itu tidak menyeret Mensos Tri Rismaharini karena pengadaan bansos beras itu bergulir sebelum Risma menjabat.

"Itu kan udah dijelaskan ibu di bulan Maret, dan dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," tegas Don.

Sebelumnya, Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).