P2G Minta Panselnas Prioritaskan Guru P1, Pemerintah Tanggung Biaya Pindahan ke IKN

”Saat mereka ingin memperbaiki nasib dengan menjadi PPPK, malah ternyata tidak bisa langsung usai lolos,” keluhnya.

Baca Juga: Taeil NCT Buka Akun YouTube Pribadi di Hari Ulang Tahunnya, Sudah Subscribe?

Terkait permasalahan formasi yang tak kunjung dipenuhi pemerintah daerah (pemda) sesuai kuota, Satriwan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.

Sebab, masalah ini terus berlarut dari tahun-tahun sebelumnya.

Di mana, pemda tak mengajukan formasi PPPK guru sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dan kuota yang dibuka pusat.

Baca Juga: Denver Nuggets Jawara NBA setelah 47 Tahun, Kini Saatnya Membangun Dinasti

Di tahun ini saja, hanya 46 persen formasi yang diajukan dari total kuota tersedia.

Dia menilai, jika Jokowi sudah memberikan instruksi langsung maka pemda akan nurut.

”Kalau presiden turun tangan, pemda akan sami'na wa Atho'na,” katanya.

Baca Juga: 5 Fitur WhatsApp yang Bisa Meningkatkan Keamanan Pengguna

Selain itu, dia mendesak Jokowi agar membuka keran rekrutmen CPNS untuk guru di akhir masa jabatannya.

Dengan begitu, guru tak hanya diberi jatah untuk PPPK. Hal ini juga didasari aturan soal PPPK yang hanya bersifat kontrak, di mana maksimal dikontrak dilakukan selama 5 tahun dan minimal 1 tahun.

Padahal, janji pengangkatan 1 juta guru oleh Mendikbudristek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru ASN di sekolah negeri.

Baca Juga: Viral! Mobil Patwal Tabrak Pengendara Motor, Langsung Pergi dan Tak Tanggung Jawab

Tentu, ketika kontrak diakhiri maka kekurangan guru ASN kembali terjadi. Nasib guru pun kembali tak jelas.