Bicarakan Masalah Utang di Kemenko Polhukam, Jusuf Hamka Enggan Dibayar Rp 179 Miliar

Menurut Jusuf Hamka, putusan tersebut mestinya dilaksanakan oleh pemerinta. Terlebih, utang yang dia tagihkan adalah utang negara, bukan utang pribadi.

Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Optimis Skuad Garuda Juarai FIFA-Matchday Lawan Palestina

”Biarpun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan,” imbuhnya.

Namun demikian, jika tagihannya tidak kunjung dibayar oleh pemerintah, dia mengaku hanya bisa pasrah.

”Mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar ya wa syukurillah, minta kepada Allah,” kata dia.

Baca Juga: Geger! Penemuan Mayat Pelajar SMP di Mojokerto Usai Sebulan Dilaporkan Hilang Pamit ke Pasar Malam

Sejauh ini, lanjut Jusuf Hamka, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD sudah kooperatif. Sehingga dia hanya menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

”Bu Menteri (Sri Mulyani) saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Kalau itu hak saya, mbok ya dikembalikan, kalau nggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah saja,” bebernya.

Sebelumnya Mahfud sudah sempat menyampaikan pandangannya atas persoalan tersebut.

Mahfud menyebut, presiden memang sudah menugaskan dirinya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah kepada pihak swasta.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Tiba-tiba Berkantor di Alun-alun Kota Bogor, Camat Bogor Tengah Bilang Begini

Menurut dia, perintah itu disampaikan dalam rapat pada Mei tahun lalu.

Atas perintah itu, terbit keputusan menko polhukam nomor 63 tahun 2022.

”isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, persoalan tersebut harus dilihat secara keseluruhan melalui akar masalah di masa lalu.