Menteri PAN-RB Sebut Pemerintah Tengah Lakukan Finalisasi Opsi Penataan Honorer

RBG.id - Atas perintah Presiden guna mencari jalan tengah, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut jika pemerintah tengah melakukan finalisasi beberapa opsi penataan tenaga non-ASN atau honorer.

"Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan fisikal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi," ujar Menteri PAN-RB setelah dalam rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemarin, Kamis (2/3).

Opsi-opsi solusi tersebut diketahui telah dan tengah terus dibahas bersama DPD, DPR, Apeksi, Apkasi, BKN, APPSI, serta sejumlah perwakilan honerer.

BACA JUGA: Penahanan Tersangka AG Terkendala UU, Karena Masih Di Bawah Umur?

"Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non-ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu tak lama lagi," jelasnya.

Anas menyebut jika para honorer atau tenaga non-ASN tersebut punya peran yang cukup untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia menyampaikan jika sedang mencari jalan terbaik yang bisa diterima seluruh pihak.

"Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya," tuturnya.

BACA JUGA: Pacar Mario Dandy AG Tak di Labeli Status Tersangka, Ini Alasan Polisi

Anas mengungkapkan ada sejumlah opsi penyelesaian honorer atau tenaga non-ASN.

Opsi-opsi tersebut mencangkup pengangkatan sesuai skala prioritas, serta porsi pengangkatan keseluruhan yang beban fiskalnya dapat melonjak.

"Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi," jelas Anas.

BACA JUGA: Kurikulum Kebencanaan di Sekolah segera Ditingkatkan

Lebih lanjut, selain terkait formasi ideal, ia pun mengarisbawahi pentingnya pemerataan distribusi jumlah ASN ke seluruh Indonesia, termasuk PNS dan PPPK.

"KArena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan presiden," pungkasnya.