Pejabat DJP yang Anaknya Jadi Tersangka Penganiayaan Rilis Video Permohonan Maaf

RBG.ID - Kabag Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari tersangka penganiayaan akhirnya buka suara.

Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga David atas penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy Satriyo dan mendoakannya agar cepat pulih.

Tidak hanya kepada pihak keluarga, Rafael juga menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

“Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonatan, keluarga PBNU dan keluarga besar GP Ansor dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David,” papar Rafael dalam tayangan video yang diterima JawaPos.com, Kamis (23/2).

BACA JUGA:Jeep Rubicon Yang Digunakan Rafael Anak Pejabat Pajak Tak Tercatat di LHKPN

Lebih lanjut, ia menegaskan persoalan yang kini sedang dihadapinya menjadi masalah pribadi keluarga.

Dirinya mengakui akan bersedia mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

“Kami akan mengikuti seluruh prosoes hukum yang sedang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya menyadari tindakan putra saya yang salah, sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, soal harta kekayaan yang diduga tak sesuai dengan yang dilaporkan.

Rafael mengatakan akan bertanggung jawab serta memberikan klarifikasi.

BACA JUGA:Begini Tampang Anak Pejabat DJP, Pelaku Penganiayaan Kepada David

“Terkait mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Terakhir, ia menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terutama tentang kegaduhan yang berpotensi menurunkan reputasi institusi.