Senin, 22 Desember 2025

Jokowi Ternyata Sempat Ditegur Uni Eropa Soal Kelapa Sawit: Ini soal perang bisnis antarnegara

- Jumat, 5 Desember 2025 | 15:15 WIB
Unggahan Lama Jokowi Soal Sawit Viral Lagi, Singgung Tuduhan Uni Eropa. (Foto/Ist.)
Unggahan Lama Jokowi Soal Sawit Viral Lagi, Singgung Tuduhan Uni Eropa. (Foto/Ist.)

RBG.id — Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai industri kelapa sawit kembali menjadi sorotan setelah unggahan lamanya pada 2020 muncul kembali dan ramai dibahas di platform X.

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyinggung tuduhan Uni Eropa yang menilai minyak kelapa sawit Indonesia sebagai produk tidak ramah lingkungan.

Dalam unggahannya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki 13 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi mencapai 46 juta ton per tahun.

Ia menilai, besarnya kapasitas tersebut membuat Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) berdampak buruk bagi lingkungan.

Baca Juga: Imbas Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Didesak Mundur oleh Komisi IV DPR: Saya siap dievaluasi

Postingan itu kembali dikutip warganet pada Jumat, 5 Desember 2025.

"Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun," tulis Jokowi melalui akun X @jokowi pada 2020.

Menurut Jokowi, tuduhan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan isu lingkungan, melainkan berkaitan dengan persaingan bisnis global.

Ia menyebut bahwa CPO memiliki harga yang lebih murah dibandingkan minyak bunga matahari yang diproduksi negara-negara di Eropa.

Baca Juga: Dedie Rachim Kebut Realisasi PSEL, Solusi Jangka Panjang Penanganan Sampah Bogor Rraya

"Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan," lanjutnya dalam unggahan yang sama.

"Ini soal perang bisnis antarnegara saja karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka," tulis Jokowi.

Isu mengenai sawit Indonesia sebelumnya memang menjadi perdebatan panjang di pasar global.

Eropa beberapa kali menyoroti deforestasi dan dampak lingkungan dari perkebunan sawit, sementara pemerintah Indonesia berulang kali menyatakan industri tersebut telah mengikuti standar keberlanjutan dan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hadapi Perubahan Iklim, KLH Gandeng Masyarakat Sipil

Kamis, 13 November 2025 | 17:41 WIB
X