Usai Disentil Oneng Soal Kasus Situs Taruhan di Komdigi, Budi Arie Tinggalkan Ruang Rapat untuk Izin ke Toilet

RBG.id -- Baru-baru ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, tiba-tiba meninggalkan ruang rapat dengan DPR RI pada Rabu, 6 November 2024, saat dicecar Rieke Diah Pitaloka terkait kasus situs taruhan ilegal dan pinjol ilegal.

Dilansir RBG.id dari unggahan YouTube TVOne news, Anggota Komisi VI DPR RI itu mempertanyakan potensi keterlibatan "orang dalam" di kementerian dalam kasus-kasus pinjol ilegal yang kerap menyamar sebagai koperasi legal.

“Kita tak usah basa-basi, Pak Menteri. Saya berharap langkah cepat, salah satunya adalah screening terhadap kemungkinan ordal di Kementerian,” ujar Rieke saat menyampaikan pernyataan yang langsung ditujukan pada Budi Arie.

Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Luhur Budi Djatmiko Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pembelian Lahan, Total Kerugian Negara Rp300 Miliar

Tak lama setelah itu, Budi meminta izin untuk keluar dari ruang rapat, mengaku harus pergi ke toilet.

"Izin ke belakang," katanya singkat.

Momen ini membuat Rieke memberikan komentar menohok, “Saya sebenarnya ingin ada Pak Menteri di sini, tapi nggak apa-apa. Atau saya temani ke belakang?”

Potongan video interaksi tersebut viral di media sosial, menarik perhatian netizen setelah diunggah oleh akun @DS_Yantie dengan keterangan, “Saking takutnya dicecar soal judi online, Budi Arie mendadak keluar rapat saat Kader PDIP @riekediahp mau mengajukan pertanyaan.”

Baca Juga: NAHLOH! Budi Arie Dicecar Rieke Diah Pitaloka Soal Isu Keterlibatan 'Orang Dalam' di Situs Taruhan Online

Dalam rapat kerja itu, Rieke mengkritisi pinjol ilegal yang berkedok koperasi, menuding praktik tersebut menyulitkan masyarakat dengan iming-iming pinjaman cepat namun berbunga tinggi.

Ia meminta Budi Arie mengambil tindakan tegas untuk mencegah adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang di kementeriannya.

Rieke juga mendesak agar Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak potensi keterlibatan oknum di kementerian dalam aktivitas pinjol ilegal.

Baca Juga: Usai Viral di Medsos, Partai Demokrat Turun Tangan Soal Candra Kusuma Dituding Telantarkan Keluarga dan Selingkuh 14 Tahun

“Fintech lending ilegal menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya di-approve Kementerian. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi dengan ordal di Kementerian Koperasi,” tegas Rieke.