Astagfirullah 25 Warga Indonesia Jadi Korban Perdagangan Orang di Myanmar, Korban Dijemur hingga Disetrum

Baca Juga: Timnas Indonesia Unggul 2 Gol Atas Thailand di Final SEA Games 2023

Disinggung soal daerah asal para korban WNI, Nona mengaku belum bisa memberikan statistiknya lantaran pendataan baru saja rampung.

Namun, jika diperhatikan sekilas, banyak diantara mereka yang berasal dari Sumatera. Seperti Medan, Palembang, Riau, Batam, dan Tanjung pinang.

Selain itu, dalam pendataan yang berjalan, diketahui jika ratusan WNI yang menjadi korban TPPO ini tak hanya berangkat dari Indonesia saja. Ada pula dari mereka yang merupakan pindahan dari Dubai.

"Sepengetahuan kami untuk kasus di Clark ini, memang perusahaannya yang pindah tempat operasi. Jadi beberapa pekerja dibawa pindah ke Filipina," ungkapnya.

Terkait daerah asal para korban WNI ini, hampir sama dengan data yang dimiliki oleh Migrant Care. Dari catatan 2022 lalu, korban kasus online scamming dan judi online terbanyak berasal dari Sumatera Utara 108 orang, Jawa Barat 24 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 14 orang, dan Kalimantan Barat 11 orang.

Kemudian, untuk negara tujuan paling banyak Kamboja dengan 195 orang, Myanmar 5 orang, Laos 6 orang, Filipina 1 orang.

Jumlah ini, hanya sebagian dari yang mengadu.

"Target market penipuan mereka adalah Eropa, Asia dan keluarga terdekat," ujar Executive Director Migrant Care Wahyu Susilo.

Menurutnya, mereka sejatinya ditawari untuk menjadi customer service, admin, dan input data dengan gaji yang wah.

Nyatanya, saat tiba di negara tujuan, mereka diminta melakukan kejahatan siber dengan tujuan penipuan untuk menghasilkan uang.

Di sana pun, bukan gaji besar yang diperoleh. Tapi, siksaan apabila target mereka tak terpenuhi. Bahkan, tak jarang mereka diancam akan dilelang ke perusahaan lain jika tak perform.

Terkait maraknya kasus online scamming ini, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono mengatakan, jika pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Imigrasi.

Baik mengenai upaya pencegahan penempatan PMI nonprosedural di perlintasan/ tempat pemeriksaan imigrasi hingga pengawasan yang selektif dalam permintaan pembuatan paspor oleh calon pekerja migran Indonesia.

"Yang mana hal ini juga telah diangkat dalam pertemuan antara Wamenaker dengan Dirjen Imigrasi sebelumnya," tegasnya.