Menkeu Tegaskan Pemerintah Akan Fokuskan Program Prioritas dalam Mengatur APBN 2024

RBG.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, dalam mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah akan memfokuskan sejumlah program prioritas.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin," ujarnya dalam rilis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hari ini, Senin (20/2).

Ia mengungkapkan bahwa fokus jangka pendek untuk 2024 adalah penghapusan kemiskinan ekstrem serta penyusutan angka stunting.

BACA JUGA: Kunjungan Turis WNI ke Australia Berada di Peringkat 6

Pada penurunan ekstrem mencapai 0 persen, pemerintah akan mengupayakan di 2024 dan kebutuhan pendanaannya dilakukan prioritas di tahun ini dan tahun depan.

"Jadi 2 hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5," jelasnya.

Sementara untuk penurunan stunting, Menkeu mengungkapkan bahwa Jokowi telah mengarahkan kepala daerah untuk menyusutkan stunting hingga 3 persen.

BACA JUGA: Zulkifli Hasan Amanatkan Kemenag Untuk Bergerak Cepat Hadapi Tantangan Ekonomi

"Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," jelas Menkeu.

Sementara itu, guna meningkatkan investasi 2023 dan 2024, ia memastikan jika pemerintah bakal memperkuat dukungan di bidang itu.

Dukungan tersebut dilakukan melalui bermacam perubahan regulasi yang telah dicapai.

BACA JUGA: Siap-siap Cair, Simak Cara Cek Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) 2023!

"Sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU hubungan Keuangan Pusat dan daerah," ujarnya.

Guna mendukung menyokong transformasi industri, pemerintah juga berupaya memakai insentif fisikal.