Minggu, 21 Desember 2025

Viral Salat Ied Bercampur Laki dan Perempuan di Ponpes Al Zaytun, Ridwan Kamil Tunggu Rekomendasi dari MUI

- Rabu, 26 April 2023 | 14:59 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap mampu membawa angin segar bagi Golkar. Terlebih, Gubernur Jawa Barat itu dipilih sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih.  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap mampu membawa angin segar bagi Golkar. Terlebih, Gubernur Jawa Barat itu dipilih sebagai Wakil Ketua Umum bidang penggalangan pemilih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

RBG.ID-BANDUNG, Warganet tengah dihebohkan dengan foto dan video viral jagat maya yang diunggah akun Instagram @kepanitiaanalzaytun.

Dalam foto yang diunggah akun dengan bio ‘Ini adalah akun resmi Kepanitiaan Al-Zaytun, memberitakan berbagai kegiatan acara di Ma’had Al-Zaytun, Indonesia’.

Salah satu yang memicu kontroversi adalah unggahan foto salat Ied atau Idul Fitri pada Sabtu (22/4/2023). Pasalnya, selain shaf jamaah dibuat berjarak, juga ada jamaah perempuan di posisi paling depan di antara laki-laki.

Baca Juga: Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Peneliti BRIN Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Ribuan warganet pun akhirnya heboh dengan meninggalkan komentar di unggahan tersebut.

Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menanggapi kasus shalat bercampur shaf laki-laki dan perempuan di Ponpes Mahad Al-Zaytun, Gantar, Indramayu.

Ridwan Kamil mengungkapkan, permasalahan shalat Idul Fitri 1444 H di Pondok Pesantren Al-Zaytun yang mencampur jamaah laki-laki dan perempuan merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Gubernur mengaku, apabila sudah terdapat rekomendasi dari MUI Jawa Barat, maka ia siap menindaklanjutinya. Gubernur masih menunggu laporan dari MUI.

Baca Juga: Waduh, Taiwan Temukan Zat Pemicu Kanker pada Mie Instan Asal Indonesia

“Itu nanti wilayah kewenangannya kepada MUI bukan kewenangan administrasi pemerintahan, masalah fiqih ya wewenangnya MUI,” ujar Kang Emil, sapaan akrabnya, Rabu 26 April 2023.

Ridwan Kamil mengatakan, apabila sudah didapati rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pasti bakal mengeksekusinya.

Dia menegaskan, pemerintah provinsi dalam posisi menunggu rekomendasi dari MUI Jabar.

“Nanti kalau ada rekomen dari MUI bahwa Pemerintah Jabar harus ada follow up baru kita tindaklanjuti, tapi per hari ini kami masih menunggu apa rekomendasi MUI,” pungkasnya. (arief/pojoksatu)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X