Ia mengaku kesimpulan terkait PHK diperoleh dari berbagai sumber dan stakeholder, antara lain data perselisihan hubungan industrial di Kabupaten/Kota, data laporan potensi/rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, data laporan PHK dari anggota APINDO di 14 Kabupaten/Kota, kemudian BPJS ketenagakerjaan dan laporan lainnya.
Baca Juga: 4.800 Buruh di Jabar Kena PHK, Paling Banyak Industri Garmen dan Padat Karya
Rinciannya data dari perselisihan hubungan industri di kabupaten/kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang, kemudian data sementara APINDO 79.316 orang, lalu data peserta non aktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.
“Data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui Dinas, APINDO, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/tidak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) jumlahnya bisa lebih besar lagi,” katanya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Buruh Bandung Barat Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen
Kondisi ini, kata Taufik, juga menjadi pemicu data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi tinggi dan melahirkan kasus PHK massal di industri padat karya.
Dari hasil penelusuran dan penelaahan Disnakertrans, penyebab kondisi ini datang dari berbagai sebab eksternal dan internal.
