Desakan Evaluasi Sistem PPDB Terus Menguat

Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di kota Bogor.

”Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Baca Juga: Rafael Tan Buka Suara Soal Tuduhan Jadi Orang Ketiga Dalam Rumah Tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah

Modus pindah KK ini, kata dia, harusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan Disdukcapil.

Sehingga, reaksi Walikota Bogor Bima Arya di ujung proses PPDB dinilainya agak telat.

Bahkan, menunjukkan Pemda tidak punya sistem deteksi sejak awal.

”Apalagi kota Bogor sudah ikut PPDB sejak 2017, jadi bukan hal baru mestinya,” keluhnya.

Baca Juga: Proyek Pembangunan Tol Puncak Segera Dilelang, Ridwan Kamil: Nanti Disambung dari Cianjur ke Padalarang

Sayangnya, modus yang kerap dikeluhkan ini secara tidak langsung justru dibolehkan.

Ada cela dari pasal 17 ayat 2, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk pindah KK ini.

Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Artinya, perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.

Selain itu, fakta ini menunjukkan jika kualitas sekolah di Indonesia juga belum merata.

Buktinya, para orang tua masih berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul.

Padahal, tujuan awal sistem PPDB adalah pemerataan kualitas pendidikan.