Desak Usut Tuntas Kisruh PPDB Jalur Zonasi di Bogor, Asep Wahyuwijaya: Bohong Jika Petugasnya Tidak Tahu

RBG.ID - Maraknya manipulasi kartu keluarga (KK) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di Bogor, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Barat. 

"Sejujurnya, saya sudah memantau kondisi perkembangan PPDB ke SMA Negeri ini sejak tahun lalu, karena saat itu saya perhatikan sudah muncul riak-riak kecil ketidakberesan dalam pelaksanaannya," ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya.

"Pada tahun lalu, saya pun sudah menduga bahwa PPDB tahun ini pasti bakal semakin berantakan jika para petugas dan pengurusnya tidak segera melakukan evaluasi adanya riak ketidakberesan dalam jalur zonasi ini. Dulu saya hanya menduga-duga, sekarang dugaan saya malah terbukti kan?," sambung Ketua Jaringan Politik Majelis Pengurus Pusat ICMI tersebut.

Baca Juga: Terungkap, Ini Alasan Sutradara Squid Game Rekrut T.O.P Eks BIGBANG untuk Season 2

Di mana akar masalahnya?

Menurut Asep Wahyuwijaya, ada pada integritas petugas atau panitianya, mulai dari penanggungjawab secara keseluruhan di Disdik Provinsi, lingkungan kantor cabang dinas (KCD) hingga kepala sekolahnya.

Lebih lanjut Asep Wahyuwijaya menjelaskan, tidak mungkin terjadi perkeliruan kalau petugas panitianya tidak terlibat.

Baca Juga: Tepat 1 Tahun Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Belum Juga Dihukum Mati

"Sederhana saja kok. Problem PPDB ini memang struktural di mana para pengampu kebijakan dan pelaksananya seperti sengaja melakukan pembiaran, alih-alih melakukan evaluasi dan memperbaiki potensi ketidakberesan malah justru merawat karena terlibat dalam ketidakberesannya," kata Asep Wahyuwijaya.

"Bayangkan saja, apa fungsinya sistem zonasi PPDB yang mestinya akan menampung anak-anak yang asli warga setempat terdekat malah kemudian dibuka ruang manipulasi domisili? Dua, tiga tahun ke belakang, rasanya tidak pernah ada kejadian seekstrem dan semassif ini," papar Asep Wahyuwijaya.

Ia menambahkan, bagaimana mungkin keterangan domisili di bawah setahun bisa lolos menjadi persyaratan.

Baca Juga: Tepat 1 Tahun Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo Belum Juga Dihukum Mati

Dengan mekanisme sistem pendaftaran online yang sesungguhnya terbuka, maka semua hasil verifikasi itu akan berakhir terbuka, bakal ketahuan juga kalau kerjanya tidak benar.

Asep Wahyuwijaya menegaskan, bohong jika petugasnya pura-pura tidak tahu karena meskipun online, verifikasi secara manual akan tetap dilakukan.