Warga Keluhkan Sulit Mengakses Sekolah Negeri, Dedie A Rachim: Semua Anak Harus Bisa Masuk Sekolah

RBG.ID-BOGOR, Beberapa orang tua sebentar lagi akan disibukan untuk mengurus anak-anaknya masuk sekolah. Pasalnya, sebentar lagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor dibuka untuk umum.

Sekolah negeri masih menjadi pilihan utama para orang tua. Sebab, akses pendidikan yang murah dan berkualitas masih jadi mimpi banyak orang tua di Kota Bogor.

Namun, kesulitan menggapai sekolah negeri ditengarai jadi ihwal persoalan ini. Minimnya sekolah negeri dan kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.

Baca Juga: Leher Siswi SMP Tiba-tiba Disayat ODGJ Saat Antre Beli Makanan di CSW Jaksel

Mereka yang tersisih akhirnya terpaksa memilih sekolah lain dengan pilihan berkualitas namun perlu biaya mahal.

Kondisi ini dinilai Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim jadi catatan penting persoalan pendidikan yang perlu jadi perhatian.

Ia menyebut, lama rata-rata sekolah di Kota Bogor baru mencapai 10,5 tahun. Ini disebabkan banyaknya anak yang sulit mengakses dan putus sekolah.

Baca Juga: Mulai Malam Ini SSA Dihapus, Rekayasa Lalulintas di Kota Bogor Kembali Berubah

“Harus ada asas keadilan. Semua anak Kota Bogor harus bisa mengakses dan masuk sekolah. Memang ada kuota dan keterbatasan sekolah negeri, tapi yang memang berhak dan masuk kriteria harus diprioritaskan,” tegasnya usai menghadiri sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, praktek-praktek pindah Kartu Keluarga (KK) dengan tujuan lebih dekat dengan sekolah tak bisa dibenarkan dan terus berjalan.

Sebab hal itu justru akan membuat warga asli Kota Bogor tidak mendapat jatah kuota yang seharusnya jadi hak mereka.

Baca Juga: Jalur Kelas Khusus Cerdas Istimewa Dibuka di Kabupaten Sidoarjo, Simak Ketentuan PPDB SMP Negeri Tahun 2023

Terlebih bagi keluarga pra sejahtera yang tidak bisa menggapai sekolah swasta yang harganya lebih tinggi.

“Pasti yang melakukan itu (pindah KK) bukan warga asli. Ini perlu jadi perhatian lurah dan camat di wilayah untuk memastikan pelaksanaan jalur zonasi tidak dengan rekayasa. Harus ada keadilan,” tekan Dedie.