Pengelolaan SMA/SMK Dikembalikan ke Pemkot dan Pemkab, Asep Wahyuwijaya Sebut Gubernur Jabar Frustasi

RBG.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, menyetujui soal pengelolaan maupun pengawasan SMA/SMK akan dikembalikan kepada pemerintah kota dan kabupaten.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. 

"Barangkali kang RK (Ridwan Kamil.red) sudah enggan, malas bahkan frustasi ngurusin SMA dan SMK yang sedemikian kompleks persoalannya makanya menyampaikan itu," tegas politisi asal Kabupaten Bogor tersebut.

Baca Juga: Ngaku Anak Mamah Dedeh, Alya Theresia Diduga Diusir Keluarga karena Pindah Agama

"Saya sangat bisa memahami, tangan kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK apalagi ngurusin tawurannya," sambung Asep Wahyuwijaya.

Menurut Asep Wahyuwijaya, wajar apabila Ridwan Kamil terkesan langsung ingin lempar handuk dengan cara menyerahkan kembali pengelolaan SMA dan SMK ke Pemkot dan Pemkab.

"Dulu dia keukeuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA dan SMK Negeri di banyak kecamatan, tapi kan sampai sekarang sepertinya belum ada yang terealisasi," tutur pria yang juga pengurus ICMI dan Presidium Kahmi Jabar tersebut.

Baca Juga: Dirut KAI Ungkap 1,41 Juta Tiket KAJJ untuk Mudik Lebaran 2023 Sudah Terjual

Lebih lanjut Asep Wahyuwijaya menjelaskan, membuat program SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) gratis dengan BOPD (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) untuk SMA dan SMK Negeri malah jadi blunder karena kepala sekolahnya menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa.

Sementara, kata dia, kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai.

"Sederhananya, kalau mau jujur ya, salah satu kewenangan Pemprov itu yang menantang itu ya ngurusin SMA dan SMK," tutur Asep Wahyuwijaya.

Baca Juga: Dibuka Sebentar Lagi, Ini Tanggal dan Link Pendaftaran UM-PTKIN 2023

Ia menambahkan, saat rapat di komisi saat membahas soal SMA dan SMK berdiskusi soal penyelamatan generasi, peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) usia muda, antisipasi bonus demografi dihadapkan dengan persoalan anggaran yang terbatas.

"Barangkali Kang RK (Ridwan Kamil) bisa jadi tak tahu juga kalau para guru honor di SMA dan SMK Negeri itu naik angkanya sejak pengelolaannya beralih ke Pemprov," papar Asep Wahyuwijaya.

Artinya, tutur dia, bagi para guru honor yang pernah merasakan saat SMA dan SMK Negeri dalam pengelolaan Pemprov Jabar dipastikan tidak akan mau kembali ke Pemkab maupun Pemkot yang kondisi keuangannya terbatas.