“Intinya, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan,” tuturnya.
Mendikdasmen Mu’ti mengaku masih mencari banyak masukan dari semua pihak terkait.
Mulai dinas pendidikan, akademisi, guru, pemerhati pendidikan, dan para ahli.
Seluruh masukan dan kritik akan dijadikan bahan evaluasi dan penentuan kebijakan ke depan.
Tak ada target waktu untuk memutuskannya.
Mu’ti mengakui, PPDB zonasi dan persoalan guru cukup menyita perhatian pemerintah.
Sebab, pelaksanaannya menimbulkan kontroversi, baik kubu yang setuju maupun yang tidak setuju.
Oleh sebab itu, dirinya bersama pihak-pihak terkait akan mengkaji kembali kebijakan-kebijakan tersebut.
Sejauh ini, sejumlah masukan sudah diterima. Dia mencontohkan penempatan PPPK guru.
Ada keluhan soal penempatan mereka yang hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri.
Padahal, tak jarang para guru yang lolos PPPK ini berasal dari sekolah swasta.
Walhasil terjadi kekosongan di sekolah asal.
’’Tadi Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan ada masalah di mana satu daerah itu memiliki kelebihan guru dan daerah lain kekurangan guru,” katanya. (*)
Artikel Terkait
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Sebut Hasil Kerjanya Tidak Perlu Dipoles dan Apa Adanya Saja
Pengamanan Diperketat Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres 2024 di Jakarta, Personel TNI dan Polri Siaga Penuh Tujuh Hari
Gak Cuma Kaesang, Gibran Rakabuming Juga Disoraki Sebelum Pelantikan Wapres
Wapres Terpilih RI Gibran Rakabuming Raka Rencanakan 8 Staf Khusus, Intip Kisaran Gaji Fantastis yang Disiapkan
Hari Pertama Jadi Wapres Gibran Tinjau Proyek MRT Fase 2, Warganet: Semangat kerja fufufafa
Bahlil Bantah Tegas Mantan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Gibran Tidak Terdaftar dalam Jajaran Kader Golkar
Wapres Gibran Ambil Alih Pemerintahan, Prabowo Jalani Kunjungan Kerja ke Lima Negara, Apa Saja?